DKI Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa upaya intensif terus ditempuh untuk melakukan konfirmasi cita-cita Indonesi berubah menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau UNHRC, tercapai pada 2026.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di temu media pada Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB dirotasi selama setahun sekali antara negara-negara anggotanya yang tersebut digolongkan menurut kawasan geografis, juga tahun depan adalah giliran kawasan Asia Pasifik.
“Proses pencalonannya masih terus berlangsung. Kami selalu berkonsultasi serta berbicara secara intensif dengan negara-negara pada grup Asia Pasifik supaya Negara Indonesia dapat forward menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” kata Yvonne.
Ia mengungkapkan bahwa Nusantara telah terjadi mengajukan Wakil Tetap RI untuk PBB pada Jenewa Sidharto Suryodipuro sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB.
Apabila Nusantara berhasil mengisi jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada 2026, hal yang dimaksud akan berubah menjadi yang dimaksud pertama kalinya bagi Indonesia, tutur Yvonne.
Senada, Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menjelaskan bahwa kepemimpinan ke Dewan HAM PBB memungkinkan Indonesi memajukan isu dan juga program HAM baik dalam di negeri maupun pada situasi yang lebih besar luas ke tingkat global.
“Dengan berubah menjadi ketua Dewan HAM PBB, Indonesi akan punya berbagai kesempatan untuk memajukan program HAM,” kata Nabyl.
Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya menegaskan komitmen pihaknya memperjuangkan supaya Tanah Air dapat “merebut” presidensi Dewan HAM PBB tahun depan di kesempatan Hari HAM Sedunia ke-77.
“Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Wakil Kepala Bappenas telah terjadi mengambil sikap hari ini: Kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai ketika menyampaikan pidatonya di acara peringatan tegas Hari HAM Sedunia dalam Jakarta, Rabu (10/12) malam.
Menteri Koordinator Sektor Hukum, HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Rabu (17/12) mengemukakan bahwa target keketuaan yang disebutkan merupakan keinginan bersama.
Ia menuturkan Tanah Air telah beberapa kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, tepatnya berjumlah enam kali, lalu pada pemilihan terkini pada Oktober 2023 berhasil meraih dengan pernyataan tertinggi (186 suara).
Bahkan, sambung dia, pada tahun 2024 Indonesia, yang dimaksud diwakili oleh Duta Besar Febrian Ruddyard, menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Dewan HAM PBB.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam web web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.