London – Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, Rabu mengungkapkan pemerintahnya akan menghentikan pemberian dana masyarakat bagi perusahaan yang dimaksud memasok senjata untuk Israel, juga mendesak Inggris menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris-Israel yang tersebut pembahasannya telah lama ditangguhkan London sejak Mei lalu.
Berbicara pada hadapan anggota parlemen Skotlandia (MSPs) di area Holyrood, Swinney menegaskan kebijakan untuk tak lagi memberikan dukungan dana rakyat untuk perusahaan yang digunakan mengedarkan senjata ke Israel.
“Kami akan menghentikan pemberian penghargaan baru merupakan dana masyarakat terhadap perusahaan senjata yang dimaksud produknya atau jasanya diberikan terhadap negara-negara di area mana terdapat bukti yang dimaksud masuk akal bahwa negara yang dimaksud melakukan genosida,” ujarnya. “Itu akan mencakup Israel.”
Kebijakan penghentian itu berlaku untuk hibah baru maupun pembangunan ekonomi yang digunakan dijalankan pemerintah Skotlandia, badan usaha, juga Bank Penanaman Modal Nasional Skotlandia.
“Setiap perusahaan pertahanan yang tersebut ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah Skotlandia harus membuktikan bahwa produknya tidaklah terlibat secara militer dengan Israel,” kata Swinney.
Ia juga menyerukan untuk pemerintah Inggris untuk meninjau langkah-langkah yang digunakan perlu diambil sesuai kewajiban hukum internasional pada merespons risiko serius terjadinya genosida, juga menarik diri dari Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris-Israel.
Selain itu, Swinney mengumumkan hibah sebesar 400.000 poundsterling (537.000 dolar Negeri Paman Sam atau sekitar Rp8,8 miliar)) untuk Kids Operating Room, sebuah lembaga amal di area Skotlandia, untuk mendirikan Kawasan Gaza HOPES Field Readiness Hub di area Skotlandia.
Dana ini, katanya, akan membantu membuka tambahan pendanaan sebesar 15 jt dolar Amerika Serikat (Rp246,3 miliar) guna menghadirkan rumah sakit darurat di tempat Gaza.
Ia menambahkan, dana sebesar 600.000 poundsterling (Rp13,3 miliar) juga akan diberikan untuk Humanitarian Fund for the Occupied Palestinian Territories (Dana Humanitarian untuk Wilayah Palestina yang mana Diduduki) yang dikelola Kantor PBB untuk Sinkronisasi Urusan Humanitarian (OCHA).
Pernyataan yang disebutkan disampaikan mendekati debat parlemen berhadapan dengan amandemen yang mana diajukan Partai Hijau Skotlandia terkait seruan boikot terhadap negeri Israel kemudian perusahaan yang dimaksud dianggap terlibat pada genosida di area Kawasan Gaza maupun pemukiman ilegal di dalam Tepi Barat yang tersebut diduduki.
Swinney menekankan bahwa tanpa langkah-langkah tersebut, pemerintah Skotlandia berisiko tidak ada beroperasi sesuai hukum.
Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Skotlandia Anas Sarwar mengatakan situasi di dalam Daerah Gaza sebagai kondisi yang “sangat bukan tertahankan.”
“Kita perlu menghentikan pertumpahan darah sekarang juga,” katanya, sambil mengatakan pemimpin otoritas tanah Israel Benjamin Netanyahu sebagai “penjahat perang.”
Sarwar menegaskan Netanyahu, yang tersebut dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional menghadapi dugaan kejahatan pertempuran juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Gaza, harus dimintai pertanggungjawaban juga diadili menghadapi tindakannya.
Ia juga menyambut baik komitmen pemerintah Inggris untuk mengakui negara Palestina.
Sumber: Anadolu
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan pada situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.