Ibukota – Direktur Utama PT Turnamen Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus mengaku pihaknya tak ingin bergabung campur di urusan sanksi yang dimaksud diterima pemain PSM Makassar Yuran Fernandes yang dimaksud dijatuhi hukuman 12 bulan serta denda Rp25 jt dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.
Yuran mendapat sanksi itu setelahnya memberikan komentar pedas dalam media sosialnya terhadap kualitas sepak bola Indonesia setelahnya PSM menelan kekalahan 1-3 melawan PSS Sleman di area Stadion Maguwoharjo pada 3 Mei lalu.
"Kalau dari sisi LIB, perkara seperti Yuran ini juga terjadi di dalam persoalan hukum sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster. Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub, kami ungkapkan semua itu ke Komdis PSSI," ujar Ferry ketika ditemui awak media pada acara jumpa pers di area Kantor PT LIB, Senayan, Ibukota Selatan, Kamis.
"Karena Komdis ini badan independen, yang mana saya tahu hasilnya bahwa ahli itu diberi peringatan tegas keras. Tapi Yuran ini saya juga bukan tahu deskripsinya apa perihal 12 bulan itu," tambah dia.
"Dari sisi liga, kami bukan punya wewenang apa-apa untuk berkomentar lantaran ini ranah dari Komdis. Yang pasti semua pelanggaran yang digunakan ditabulasi dikirim ke Komdis PSSI," lanjut dia.
Hukuman itu sudah pernah berlaku serta menghasilkan Yuran melewatkan laga melawan Malut United di area Stadion BJ Habibie pada Hari Sabtu (10/5). Adapun, Juku Eja musim ini masih menyisakan dua laga lagi menuju akhir musim. Dua laga itu adalah melawan Barito Putera lalu Persita Tangerang.
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menolak kemudian mengaku sangat keberatan dengan sanksi yang digunakan diberikan untuk Yuran.
Vice President APPI Achmad Jufriyanto mengungkapkan komentar Yuran pada media sosialnya itu adalah murni ungkapan kekecewaan, kemudian seharusnya kekecewaan pemain dengan syarat Tanjung Verde yang disebutkan dapat menjadi refleksi bagi berbagai pihak di dalam sepak bola Indonesia.
Tak hanya saja APPI, asosiasi pesepak bola profesional dunia atau FIFpro merasa “sangat khawatir” berhadapan dengan sanksi keras yang digunakan diterima Yuran. Menurut FIFpro, setiap pemain sepak bola profesional memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya.
“Kemudian komplain dari FIFpro, kami tak dapat komentar tentang itu. Buat kami kalau ranahnya pada kami misalnya seperti tunggakan penghasilan akan kami respon. Karena ini dari Komdis PSSI, bukan bisa jadi Komdis kami ajak dialog mengenai ini. Dapurnya berbeda," kata Ferry.
Sementara itu, pada Selasa lalu, PSM telah terjadi resmi mengajukan banding terhadap Komdis PSSI. Dalam banding itu, PSM tak membenarkan komentar dari Yuran, namun mereka itu menilai sanksi larangan bermain selama setahun bukan pantas diberikan.
“Memo banding untuk putusan sanksi Komdis terhadap Yuran Fernandes, telah PSM Makassar kirimkan ke PSSI," kata Media Massa Officer PSM Sulaiman Abdul Karim pada keterangan tertulisnya.