Washington – Pemerintahan Trump belum mencapai konsensus terkait kemungkinan langkah negeri Israel mencaplok tambahan banyak wilayah di tempat Tepi Barat yang dimaksud diduduki, sebut laporan Axios pada Rabu (3/9), mengutip sumber yang tersebut mengetahui hambatan tersebut.
Dua pejabat negeri Israel mengungkapkan terhadap Axios bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sudah menegaskan di rapat tertutup bahwa beliau tak menentang aneksasi negeri Israel berhadapan dengan Tepi Barat. Begitu pula pemerintahan Trump pun bukan akan menentangnya.
Namun, utusan khusus Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump, Steve Witkoff, menganggap hal yang dimaksud sebagai hambatan bagi kerja mirip Amerika Serikat dengan dunia Arab pada rencana setelahnya peperangan untuk Gaza, lalu ancaman bagi kemungkinan kesepakatan damai Saudi-Israel, kata sumber tersebut.
Menurut laporan tersebut, Uni Emirat Arab sudah pernah memberi tahu pemerintahan Trump bahwa aneksasi Tepi Barat akan merusak Perjanjian Abraham (Abraham Accords), lantaran persyaratan UEA melakukan penandatanganan dokumen yang dimaksud pada 2020 adalah negeri Israel tidak ada akan melakukan aneksasi.
"Rencana-rencana ini, jikalau terlaksana, akan sangat merugikan hubungan UEA-Israel. Dan rencana-rencana ini akan merusak visi integrasi regional yang mana tersisa. Dalam banyak hal, pilihan yang digunakan dihadapi negara Israel pada waktu ini adalah aneksasi atau integrasi," kata sumber eksekutif UEA untuk Axios.
Rubio dijadwalkan mengunjungi Yerusalem Timur untuk mengunjungi acara kelompok pemukim di area lokasi arkeologi sensitif secara politik.
Menteri Urusan Vital negara Israel Ronald Dermer juga diperkirakan ke Washington pekan depan untuk bertemu Rubio serta Witkoff.
Departemen Luar Negeri Negeri Paman Sam kemudian Gedung Putih menolak memberikan komentar apa pun terkait hambatan tersebut.
Aktivitas permukiman tanah Israel di tempat Tepi Barat tetap saja menjadi salah satu permasalahan utama pada hubungan tanah Israel dengan komunitas internasional lalu Otoritas Palestina.
Selain itu, hal yang disebutkan menjadi salah satu hambatan di upaya mencapai perdamaian dengan Palestina, yang digunakan menganggap aktivitas permukiman negara Israel sebagai kebijakan untuk meningkatkan kekuatan negeri Israel dalam wilayah Palestina.
Sumber: Sputnik-OANA
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence dalam situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.